Pertahanan Moeldoko Tuding Kantor DPP Atas Nama Pribadi, Herzaky: Itu Fitnah!

0
514

Suara. com – Kepala Pranata Komunikasi Strategis DPP Golongan Demokrat, Herzaky Mahendra Putra angkat bicara ihwal informasi dari kubu Moeldoko terkait surat kantor DPP Partai Demokrat segera pribadi. Herzaky menyuarakan informasi itu hoaks.

Menurut Herzaky bahan yang disampaikan melalui pakar bicara Partai Demokrat pertahanan Moeldoko hanya mengandung hasutan.

“Mantan kader kami dengan tergabung dalam GPK-PD, kerjanya mengumbar fitnah dan hoaks saja. Setelah gagal melayani kudeta dan gagal menghadirkan KLB yang sah, saat ini makin konsisten menyebar tuduhan dan hoax, ” kata pendahuluan Herzaky kepada wartawan, Senin (22/3/2021).

Herzaky lantas mempertanyakan sikap para politisi senior di kubu Moeldoko atas tindakan itu yang dianggap selalu menjalar fitnah.

Baca Juga: Berkas Partai Demokrat Cara KLB Belum Lengkap, Tersebut Penjelasan Yasonna Laoly

“Apa tidak noda, ya, sudah jadi politisi senior, tapi tidak membuktikan perilaku berpolitik yang mengedepankan adab, etika, dan kesusilaan? Apa yang mau ditinggalkan dan diwariskan untuk generasi mendatang? Kini, menebar hasutan lagi terkait urusan aset Partai Demokrat, ” kata pendahuluan Herzaky.

Diketahui, Partai Demokrat kubu Moeldoko menemukan informasi bahwa kepemilikan aset berupa kantor DPP Partai Demokrat di Pekerjaan Proklamasi, Jakarta atas nama perorangan, bukan partai.

Hal itu diketahui saat mereka tengah menyelenggarakan pendataan terhadap aset-aset Kelompok Demokrat.

Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad mengatakan, kepemilikan surat yang tercatat atas tanda pribadi tentu tidak betul dan berpotensi terjadi manipulasi aset partai oleh perorangan.

“Pendataan ini menjadi penting karena pembelian aset-aset itu berasal daripada uang rakyat, uang kader, uang masyarakat. Karena tersebut, aset tersebut harus terekam atas nama partai serta dipergunakan sepenuhnya untuk relevansi anggota partai dan bangsa luas, ” kata Rahmad kepada wartawan, Minggu (21/3/2021).

Baca Juga: Marzuki Alie Pengin Minta Ahli Tulis Kenangan Demokrat

Balasan berujar di antara aset partai yang dibeli memakai uang sumbangan para kader dan masyarakat adalah pejabat DPP Partai Demokrat pada Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta.

“Informasi yang kami terima, kekayaan tersebut dibeli saat bungkus SBY menjadi ketua ijmal dengan harga Rp 100 miliar lebih. Namun sertifikat jual belinya tidak tercatat segera Partai Demokrat, akan tetapi segera perorangan pribadi. Fakta penting ini sedang awak dalami dan teliti tentang kebenarannya. Jika benar, tentu ini cara yang tidak baik bagi Partai Demokrat, ” tutur Rahmad.

Selain menyoal biro pusat, Rahmad sekaligus memerhatikan kepemilikan aset Partai Demokrat di daerah. Ia mengingatkan agar aset partai tak atas nama pribadi.

“Begitu pula aset-aset partai di daerah. Jangan sampai aset-aset partai berpindah menjadi aset pribadi. Karena itu perlu kami bukti agar kader dan kelompok yang menyumbang tidak dirugikan, ” ujar Rahmad.